Dugaan Korupsi Tanah Kuburan Pemko Padangsidempuan Mulai Ada Titik Terang

0
48

Panyabungan (Media TIPIKOR) – Dugaan korupsi tanah Kuburan di  Pemko Padangsidempuan yang selama ini terkesan di “peti es” kan kini mulai ada titik terang. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru Noor Rachmat, menjadikan kasus ini salah satu skala prioritas. Skala prioritas ini terungkap dari disposisi Kajatisu Noor Rachmat yang di tujukan kepada Apidsus tertanggal 2 April 2012.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

 Dalam disposisinya, Kajatisu menanyakan kepada Adpidsus terkait perkembangan masalah dugaan korupsi yang melibatkan Sekda Madina M. Daud Batubara dan menyampaikan laporannya langsung kepada dirinya. Munculnya disposisi ini, sempat membuat heboh gedung Kejatisu Sumut, pasalnya banyak yang menganggap kasus ini sudah di diamkan.

            Ketua DPP LSM GEMrAk, Afrialdi Nasution menyambut baik

Sekda Madina M. Daud batubara

 sikap  Kajatisu ini untuk menindak lanjuti persoalan ini. “Mudah-mudahan ini langkah awal bagi Kajatisu yang baru untuk membuktikan kinerjanya kepada rakyat Sumut bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum,” ujarnya, Kamis (12/04).

            “ Kasus ini sudah berbulan-bulan mandeg di Kajatisu, M. Daud Batubara sudah bolak-balik di panggil ke Kajatisu, begitu juga dengan saksi-saksinya. Namun semuanya hanya sebatas itu saja, tidak ada tindak lanjut. Sementara itu, masyarakat Madina  sangat berharap pengusutan kasus ini jelas dan terang benderang, tidak ada yang di sembunyikan,” kata Afrialdi di dampingi Sekretaris Umum GEMrAK, Sawaluddin Siregar.

            GEMrAk, lanjutnya, sempat mencurigai adanya kekuatan tersembunyi yang melindungi M. Daud Batubara agar tidak terjerat hukum dalam kasus dugaan korupsi ini. Makanya kami melayangkan surat susulan yang baru terkait kasus ini kepada Kejatisu dengan harapan Kajatisu yang baru menindak lanjutinya.

            Dalam suratnya No. 077/DPP/LSM-GEMrAK/PSP/III/2012, tertanggal 28 Maret 2012, GEMrAk mengeluhkan lambannya Kejatisu memproses kasus dugaan korupsi tersebut. Ketidak jelasan pengungkapan kasus ini juga telah menganggu kekondusifan daerah Kab. Mandailing Natal. Sebab, hampir setiap hari terjadi demontrasi menuntut agar Kejatisu menuntaskan kasus ini.

            Sawaluddin menambahkan, terkait kasus ini  GEMrAk juga sudah menembuskan surat serta data-datanya ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diterima personil Kejagung oleh Tommy K. Seluruh rakyat Madina berharap pihak Kejaksaan Agung merespon persoalan ini,” ujarnya.

            Sebelumnya, Sekda Madina M. Daud Batubara sudah beberapa kali di periksa pihak Kejatisu terkait indikasi korupsi pengadaan tanah kuburan di Pemko Padangsidempuan ini di tambah bantuan desa Kelurahan yang di duga sudah merugikan negara Rp 4,9 Milyar yang bersumber dari APBD Pemko Padangsidempuan tahun 2006-2007.

 

            Bahkan Daud sempat dibantar ke Rumah Sakit karena jelang diperiksa Kejatisu beberapa bulan lalu, Daud mengaku kondisinya tidak sehat. Belakangan, kasus itu abu-abu dan Daud Batubara kembali pulih dari sakit serta menjalankan aktivitasnya sebagai Sekda Madailing Natal.

Menyoroti persoalan itu, Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan Bersatu (Martabe) mendesak Bupati Madina Hidayat Batubara, menonaktifkan M. Daud Batubara. Alasan penonaktifkan itu agar mempermudah Kejatisu dalam melakukan pemeriksaan terhadap Daud Batubara. “Kami juga berharap Kejatisu di bawah kepemimpinan Noor Rachmad tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kinerjanya mandul menegakkan hukum,” ketus Ketua Martabe, Zainal Sinambela kepada Wartawan, Kamis (12/4)

Zainal menyebutkan,  banyak kasus korupsi di Sumut menjadi perbendaharaan dan tumpukan berkas di jajaran institusi penegak hukum berlambang neraca itu. Sebagai contoh, awal tahun 2012  menjelang dimutasinya Kajatisu AK Basyuni, Kejatisu menggebu-gebu mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah perkuburan yang ditampung APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2007.

“Saat ini Daud Batubara terlihat sehat dan sehari-harinya aktif menjalank

an tugasnya sebagai sekda Madina. Namun di sisi lain kasusnya lenyap bagai ditelan bumi,” ujarnya.

Zainal menegaskan, pihaknya mendesak agar proses hukum tersebut ditindaklanjuti Kejatisu dan meminta Bupati Madina mencopot jabatan Sekda, M Daud Batubara, sehingga lebih memudahkan proses hukum.

Dia juga menambahkan, demi membantu  program pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang diatur dalam perundang-undangan dan amanah aturan kebebasan menyampaikan pendapat, desakan proses hukum tersebut akan ditindaklajuti dengan menggelar aksi turun ke pelataran Kejatisu dan Rumah Dinas Kajatisu.

Di tempat terpisah, praktisi hukum Azmi Hadli, SH mengatakan, masyarakat mempunyai kewenangan untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dapat melaporkan penyidik ke Jamwas Kejagung bila ditemukan unsur memperlambat penyelidikan kasus korupsi yang sedang ditangani.

 

Kajatisu, Noor Rachmad ketika dikonfirmasi melalui selulernya, meski nada tersambung namun tak diangkat. Begitu juga ketika dihubungi melalui pesan singkat, orang nomor satu di lembaga Adyaksa itu tidak membalas. Terkait kasus ini, Kasi Penyidikan Kejatisu, Jufri Nasution, SH, berungkali kepada Wartawan berbagai media cetak hanya mengatakan perkembangan kasus ini masih dalam tahap penyidikan. (AA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here